BUNGO — Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bungo Tahun 2027.

Bupati Bungo, H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.

“Alhamdulillah, sesuai jadwal yang telah disepakati, pembahasan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 telah selesai dilaksanakan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah,” ujar Bupati.
Menurutnya, selesainya pembahasan ini menunjukkan tekad dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Kabupaten Bungo guna mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Bungo Baru, Berkeadilan.
Meski demikian, Bupati mengakui kondisi keuangan daerah pada tahun 2027 masih menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Bahkan, berdasarkan hasil perhitungan pemerintah daerah, kemampuan keuangan pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026.
“Di tengah tekanan fiskal yang masih kita alami pada tahun 2027, hasil perhitungan justru menunjukkan kondisi keuangan kita lebih turun lagi dibandingkan tahun 2026. Jadi, kondisi tahun 2026 lalu masih lebih baik dibandingkan yang akan kita hadapi saat ini,” ungkapnya.
Berbagai pilihan kebijakan strategis pembangunan daerah telah dibahas bersama melalui penajaman skala prioritas terhadap program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat maupun usulan anggota DPRD dari daerah pemilihannya masing-masing.
Bupati juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam proses pembahasan merupakan hal yang wajar. Namun, melalui komunikasi yang terbuka, akhirnya diperoleh kesamaan pandangan dalam menentukan langkah pembangunan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, berbagai alternatif solusi dikaji untuk menghadapi tekanan fiskal yang terjadi, sehingga menghasilkan sejumlah penyesuaian terhadap postur anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kemudian disepakati bersama dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan pemerintah daerah.
Secara umum, postur anggaran yang disepakati meliputi rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,249 triliun, dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp65,5 miliar.
“Perkiraan SiLPA ini memang kita susun agak lebih tinggi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan kondisi APBD, sekaligus menampung aspirasi dari rekan-rekan anggota DPRD,” jelas Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran nantinya, kemungkinan terdapat sejumlah program yang harus disesuaikan atau menunggu kepastian transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.
Danny Irawan












