Kapolres Bungo Lakukan Mediasi dengan Massa Aksi PMII, Bahas Karhutla, Narkoba dan PETI

Berita470 Dilihat

BUNGO – Kapolres Bungo AKBP Zamri Elfino, S.I.K., menemui dan melakukan mediasi langsung dengan massa aksi unjuk rasa Aliansi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bungo di Aula Lantai II Polres Bungo, pada Senin (26/10/2026).

Sebelumnya, aksi yang dikoordinatori oleh Andi Ardi berlangsung di halaman depan Mapolres Bungo. Massa mempertanyakan kinerja kepolisian terkait sejumlah persoalan di wilayah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta kabut asap, peredaran narkoba, serta Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Adapun tuntutan yang disampaikan massa:

1. Maraknya peredaran narkoba yang dianggap semakin bebas di Kabupaten Bungo.
2. Semakin merajalelanya kegiatan PETI yang dinilai belum mendapat tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Bungo dan Aparat Penegak Hukum.
3. Mendesak pemerintah daerah untuk mengusulkan penetapan status karhutla dan krisis kabut asap sebagai bencana nasional, agar penanganan dan alokasi sumber daya dapat berjalan lebih maksimal.

Menindaklanjuti hal tersebut, mediasi dipimpin Kapolres Bungo dan dihadiri Wakapolres Bungo, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Resnarkoba, personel Polres Bungo yang ditugaskan, serta perwakilan massa aksi Aliansi PMII.

Dalam sesi mediasi, Kapolres Bungo menyampaikan bahwa permasalahan karhutla menjadi salah satu prioritas perhatian pihaknya dan proses penyidikan terkait kasus‑kasusnya masih berlangsung. Ia menegaskan komitmen penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar aturan.

Mengenai pemberantasan narkoba, ia menegaskan tidak ada toleransi:
“Saya tidak akan memberikan kelonggaran bagi anggota yang terbukti terlibat tindak pidana narkotika, dan akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku.”

“Terkait permasalahan PETI, kami memahami persoalan ini cukup kompleks, karena kegiatan tersebut menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi lintas sektor,” jelas Kapolres Bungo.

“Hingga saat ini, saya terus berdiskusi dan berkoordinasi dengan Bupati Bungo serta unsur Forkopimda guna mencari solusi terbaik, dengan tetap mengedepankan penegakan hukum,” lanjutnya.

Tentang evaluasi kinerja, Kapolres menjelaskan bahwa ia berwenang mengevaluasi kinerja anggota jajarannya, sedangkan evaluasi terhadap dirinya sendiri merupakan kewenangan pimpinan tingkat Polda Jambi maupun Mabes Polri.

Ia juga menambahkan bahwa Polri secara rutin melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) sebagai pengawasan internal, guna memastikan pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, dan administrasi berjalan sesuai ketentuan untuk meningkatkan profesionalisme serta akuntabilitas institusi.

danny Irawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *