DPRD Bungo Rekomendasikan PT BMA Lengkapi Seluruh Perizinan Usaha yang Belum Penuh Selama 2 Tahun Beroperasi.

Berita282 Dilihat

BUNGO senin (2/11/2026) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait operasional dan perizinan PT Bungo Makmur Abadi (BMA) digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, membahas secara komprehensif berbagai aspek mulai dari kelengkapan dokumen perizinan usaha, urusan ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan dan masalah limbah perusahaan.

oplus_0

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Darwandi, S.H., dan dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo, Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, perwakilan Kapolres Bungo, serta para Ketua Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Bungo. Turut hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bungo, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kemasyarakatan, serta kepala perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten terkait, antara lain Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Ketenagakerjaan, BP2RD, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan UPT PPD Samsat Bungo.

oplus_1024

Hadir pula Kapolsek Pelepat, Camat Pelepat, pimpinan PT BMA, Ketua BPD Senamat, Ketua Pengurus Aliansi Masyarakat Senamat, serta ketua LSM Lingkungan Hidup setempat.

oplus_1024

Dalam pelaksanaannya, rapat sempat disuarakan rasa kecewa oleh para anggota dewan karena Wakil Bupati Bungo yang telah diundang berhalangan hadir. Meski demikian, rapat tetap berjalan sesuai agenda dan berlangsung lancar serta tertib.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PT BMA telah beroperasi selama lebih dari dua tahun, namun belum melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Selama beroperasi tersebut, kontribusi perusahaan kepada pemerintah daerah dinilai belum optimal, yang sejauh ini baru sebatas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pembahasan mendalam, RDP merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar PT BMA segera melengkapi seluruh dokumen perizinan yang belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan lengkapnya dokumen perizinan, diharapkan perusahaan dapat beroperasi secara legal dan memberikan kontribusi yang lebih besar dan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo di masa mendatang.

 
Danny Irawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *