Belum Bisa Tunjukkan Pertek‑SLO Line Aplikasi, LSM Desak Sidak PT SAL II Pelepat Ilir

Berita149 Dilihat

BUNGO – Berdasarkan laporan masyarakat, LSM Peduli Sosial dan Lingkungan Hidup menduga PT Sari Aditya Loka (PT SAL II) di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, menyalurkan limbah cair melalui jaringan pipa Line Aplikasi tanpa memiliki izin pemanfaatan yang sah.

Hal itu disampaikan Ketua DPP LSM Peduli Sosial dan Lingkungan Hidup Agus Syafrial kepada Jurnal Lingkungan.com di kediamannya, Rabu (8/10/2026). Agus menjelaskan bahwa setelah menerima laporan warga, ia mendatangi lokasi PT SAL II pada 20 Oktober 2026.

Dalam pertemuan di lokasi, perwakilan perusahaan Sidiq menyatakan bahwa izin pemanfaatan limbah cair melalui Line Aplikasi ada. Namun ketika diminta untuk menunjukkannya, ia beralasan dokumen berada di salah satu divisi dan akan menghubungi pihak terkait. Beberapa hari kemudian ketika ditanyakan kembali, belum ada konfirmasi dari perusahaan. Agus juga mencoba menghubungi Humas PT SAL II Kurtubi melalui telepon dan WhatsApp, namun hanya mendapat janji pencarian dokumen hingga akhirnya tidak ada lagi respons.

“Insya Allah kami akan melayangkan surat ke DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apabila dalam RDP nanti perusahaan tidak dapat menunjukkan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Layak Operasional (SLO) pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah (Land Application), maka kegiatan itu jelas ilegal. Kami akan bawa ke DPRD dan melaporkannya ke Gakkum KLHK,” tegas Agus Syafrial.

Ia juga menambahkan desakan: “Jika terbukti PT SAL II menyalurkan limbah cair melalui Line Aplikasi tanpa izin, hal itu masuk kategori tindak pidana lingkungan hidup. Kami meminta DLH dan DPMPTSP Bungo segera turun melakukan sidak.”

Berikut adalah kerangka ketentuan hukum terkait Line Aplikasi / Land Application dan sanksinya:
Pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit melalui pipa ke area perkebunan bukan kegiatan bebas, wajib memenuhi persyaratan perizinan dan lingkungan:
1. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 123 ayat (1): Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah wajib memiliki Pertek dan SLO.
- Pasal 369: Mengatur sanksi administratif atas pelanggaran pengelolaan lingkungan.
2. Permen LHK No. 5 Tahun 2021
Setiap pabrik kelapa sawit yang melakukan Land Application wajib melengkapi kajian teknis, persyaratan lokasi dan jarak terhadap permukiman/sumber air, uji kualitas tanah‑air tanah, pemenuhan baku mutu air limbah, serta memastikan pipa tidak bocor.
3. Ketentuan baku mutu dan pemantauan
Pengelola wajib memastikan air limbah memenuhi baku mutu, tidak mencemari air tanah, dan melakukan pemantauan secara rutin.
4. Sanksi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 76), tanggung jawab mutlak (Pasal 88), maupun sanksi pidana terkait pembuangan limbah dan pencemaran lingkungan (Pasal 60 jo Pasal 104, Pasal 98).

 

Danny Irawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *